RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Dukung? atau Tolak?

11:48 AM


Sekitar dua minggu lalu, muncul sebuah petisi di Change.Org yang mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan kekerasan Seksual (RUU P-KS), sebenarnya RUU ini sudah mulai banyak disuarakan sejak maraknya kasus Agni dan Ibu Nuril sekitar Oktober dan November silam, Undang-Undang ini secara garis besar dibuat untuk melindungi korban-korban kekerasan seksual yang selama ini hanya dipandang sempit dalam bentuk pemerkosaan, atau penetrasi secara paksa, padahal sesungguhnya pelecehan yang terjadi bisa lebih dari itu. pada pasal 11 ayat 2 dalam draft RUU disebutkan bahwa kekerasan seksual meliputi

a. pelecehan seksual;
b. eksploitasi seksual;
c. pemaksaan kontrasepsi;
d. pemaksaan aborsi;
e. perkosaan;
f. pemaksaan perkawinan;
g. pemaksaan pelacuran;
h. perbudakan seksual; dan/atau
i. penyiksaan seksual.



Lalu tidak lama kemudian muncul sebuah petisi lain di Change.Org, petisi “Tolak RUU P-KS” yang dimulai oleh Ibu Maimon. Isi petisi tersebut adalah berikut :

AWAS RUU Pro Zina akan disahkan!! BACA dan renungi. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini berpandangan pengontrol tubuh perempuan adalah perempuan. Perempuan bebas dari kekerasan seksual. Ide bahwa perempuan harus diberikan kekuatan hukum untuk melindungi dirinya, ini benar dan sangat bagus.
Akan tetapi ada kekosongan yang sengaja diciptakan supaya penumpang gelap bisa masuk. TIDAK ADA pengaturan tentang kejahatan seksual, yaitu hubungan seksual yang melanggar norma susila dan agama.
Pemaksaan hubungan seksual bisa kena jerat hukum. Sementara hubungan seksual suka sama suka, walaupun di luar pernikahan, diperbolehkan. Zina boleh kalau suka sama suka.
Turunannya, suami bisa kena jerat hukum ini jika mencolek istri, sedang istri tidak sedang mau dicolek.
Pemaksaan aborsi bisa dijerat hukum, sedangkan yg sukarela diperbolehkan. Bahkan, seorang ibu yg memaksakan anak perempuan nya untuk berhijab, bisa dijerat hukum. Ekstrim, bukan ?
Relasi yg dibahas adalah relasi kuasa berbasis gender, artinya lelaki boleh berhubungan badan dengan sesama lelaki, asal suka sama suka.
Kalimat2 hukum yg tertera dalam draft tersebut seolah menipu awam, padahal konsekwensi dari hal tersebut adalah FREE SEX.
Jenis RUU ini adalah inisiatif yg asalnya dari anggota legislatif yg terhormat. Sudah digodok untuk disahkan segera di sidang paripurna.
Apa kabar anggota dewan dari partai Islam ? Jangan terlalu berharap, jumlah mereka tidak seberapa dibanding anggota dewan yg pro terhadap nilai yang dibawa RUU ini.
Untuk diketahui, rencana strategi penggagas RUU ini selanjutnya adalah akses bebas pada kontrasepsi bagi remaja.
RUU ini jelas melanggar nilai kebenaran, dan mengganggu keadilan bagi keluarga Indonesia yg meyakini bahwa perzinaan di lihat dari segi manapun adalah perbuatan keji, meskipun dilandasi suka sama suka!!!
Jika anggota dewan yg terhormat sudah tidak mampu lagi menahan agar RUU  ini tidak disahkan, saatnya rakyat Indonesia yg mencintai keluarga nya untuk lantang bersuara: MENOLAK!!!


mari kita bahas dari kalimat berikut : “Pemaksaan hubungan seksual bisa kena jerat hukum. Sementara hubungan seksual suka sama suka, walaupun di luar pernikahan, diperbolehkan. Zina boleh kalau suka sama suka.”
Saya sendiri sempat membaca dan berdiskusi dengan beberapa teman perempuan tentang draft UU ini, dan memang tidak ada aturan tentang perzinahan atas dasar suka sma suka, walau dari banyak cerita entah berapa banyak kasus kekerasan seksual yang akhirnya di lepaskan karena keterangan “suka sama suka”. Lalu juga ada cerita dimana ada kuasa pasangan atau orang-orang tertentu sehingga korban tidak mampu melawan, sehingga dianggap “suka sama suka” padahal ada penolakan. Juga ada cerita anak perempuan di Somalia  yang diperkosa oleh temannya, lalu si perempuan dihukum rajam, atas tuduhan perzinahan. UU tentang perzihanan sendiri di Indonesia masih dikatakan rancu, karena hanya jelas pada pria dan wanita yang telah menikah yang diatur pada pasal 284 KUHP, tapi tidak bagi pasangan yang belum menikah, dan kebanyakan bagi pelaku-nya yang ketahuan hanya berupa pembinaan atau dinikahkan. Bagaimana dengan perilaku seks bebas, begitupun dengan perilaku homoseksual, adanya pengaturan hukum tentang zinah sendiri ditakutkan nanti adanya kriminalisasi terhadap orang-orang tertentu atas dasar tuduhan, misalnya, dua orang yang tinggal bersama. Misal laki-laki dan perempuan yang tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan? Bisa saja mendapat tuduhan zinah, padahal mereka sepupu, atau dua orang laki-laki atau perempuan bisa saja dituduh hubungan sejenis, padahal hanya teman biasa. Sebuah kost-kosan yang tidak mengkhususkan yang tinggal juga bisa bigrebek atas tuduhan kumpul kebo. Padahal bukti juga tidak ada. Kecuali jika dilakukan di tempat umum dan terbukti maka bisa juga dijerat tindakan asusila.
 Lalu beliau juga membahas ‘Pemaksaan aborsi bisa dijerat hukum, sedangkan yg sukarela diperbolehkan. Bahkan, seorang ibu yg memaksakan anak perempuan nya untuk berhijab, bisa dijerat hukum. Ekstrim, bukan ?’
Benar adanya, jika pemaksaan aborsi akan dijerat hukum, bukankah banyak kasus dimana aborsi dipaksakan, oleh orang-orang yang bukan dari diri korban, misalnya pada pasangan diluar nikah, dimana pasangannya, atau calon ayah yang kurang bertanggung jawab memaksa untuk aborsi, atau bahkan dari pihak keluarga? Kebanyakan kasus aborsi hanya menyeret wanita pelaku aborsi dan mengabaikan orang-orang yang memaksakan aborsi. RUU PKS sepengatuan saya mampu menjerat pelaku pemaksa aborsi, bagaimana dengan aborsi sukarela?. Saya pernah membahas ini dengan seorang teman yang kebetulan juga seorang aktivis transpuan, setiap manusia memang memiliki hak hidup, tapi manusia juga memiliki kuasa tubuh, termaksud yang ada di dalamnya. Saat itu kami mengambil contoh kasus, korban perkosaan, atau kekerasan seksual, dimana korban mengalami gangguan kejiwaan dan mental akibat trauma yang dialaminya, ketidak siapan atas apa yang ada di dlam tubuhnya. Apa aborsi bisa di legalkan? Mungkin bisa saja atas izin si korban, tapi mungkin harus di lihat juga kebersediaannya korban, bahkan jika di biarkan bukan hanya menjadi gangguan si korban, ditakutkan anak yang di lahirkan juga di terlantarkan, hal ini akan menjadi keburukan yang lebih besar nantinya. 
Bagaimana tentang pakaian? Seperti kedelapan poin yang dibahas di atas, tidak membahas tentang cara berpakaian, jadi mengapa ditakutkan?. Memang dalam banyak kampanye #gerakbersama mengesahkan RUU P-KS ini banyak di gaungkan untuk melindungi korban dan tidak menyalahkan korban atas apa yang korban pakai. Misal, karena korban berjalan dengan pakaian yang minim, korban disalahkan atas perkosaan yang menimpanya. Faktanya, setiap orang bisa saja menjadi korban kekerasan seksual. Saya pernah mendengar cerita bagaimana seorang teman perempuan dengan pakaian yang sangat tertutupun bisa dilecehkan dalam angutan umum, untung teman saya culup usil dan menusuk jarum di paha pelaku secara diam-diam, hingga pelaku berfikir dua kali.
Ruang lingkup UU PKS ini meliputi:

a. Pencegahan;
b. Penanganan;
c. perlindungan;
d. pemulihan Korban; dan
e. penindakan pelaku.

Undang-undang ini dibuat sebagai kritik bagaimana selama ini, kita hanya berfokus pada penindakan perilaku, tapi kita mengabaikan korban, dapat dilihat tiga dari lima poin tersebut sebenarnya difoluskan untuk korban. Sedang pada psal 12, ayat 1 RUU P-KS di jelaskan

(1) Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan

Dengan begitu, sudah jelas bahwa segala tindakan menyalahkan korban, mengintimidasi juga merupakan kekerasan, bahkan jika kita mengikuti kasus ibu Nuril pada November lalu pun, pelaku yang mengintimidasi dengan kata-kata seksual sehingga korban merasa terhina pun bisa di pidanakan.

Bagaimana jika kamu tidak mendukung RUU ini karena takut mendukung perzinahan? ya tidak masalah, kamu hanya membiarkan segala bentuk kekerasan seksual yang terjadi, yang saya peringatkan adalah bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri bisa terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Itu saja.

Oh ia... bicara dikit soal kasus Agni terakhir, katanya sih pihak kampus udah mendamai kan antara Korban dan Pelaku. 
Aduuuh.... pening lah kakak, kalau pemerkosa aja bisa di damaikan kampus. Pemerkosa didiamkan. Masalah mau pake baju apa, suka sama siapa masih di masalahkan. Yaudah lah gitu aja. 

Salam manusia abu-abu.

  • Share:

You Might Also Like

15 Comments

  1. Kak oem lihat lagi, siapa dibalik perumus ruu p-ks ini.
    Mereka yang membawa2 bendera 6 warna. Alias LGBT.

    Bagi saya dan kebanyakan ibu, feminisme itu terlalu kolot.
    islam Jelas2 meninggikan strata perempuan, tapi mereka maunya setara.

    Dan ruu p-ks ini, seolah mau melengkapi hukum Tuhan.
    Jelas semua sudah jelas diatur dalam islam, tak ada lagi yang harus ditambah2kan oleh manusia yang notabene lebih sedikit pengetahuannya dibanding sang Pencipta.

    Siapa yang menolak ruu p-ks?
    Ibu maemoon herawati dan banyak ibu yang tergabung di AILA, seperti dokter inong dan kawan2.

    Melihat perjuangan AILA saya lebih percaya dengan mereka daripada pengusung feminisme.

    Maaf kak oem, komennya kali ini kontra.. heheheh

    ReplyDelete
  2. Hehe.. ga masalah kak. Aku cuma masih lihat mana sisi baik dan buruknya. Walau makanya aku bahas dari RUUnya. kita belum punya UU yang cukup adil buat ngatur masalah kekerasan ini.

    Aku cuma bandingin isi dan petisi Ibu Maimoon Herawati, dengan isi yang menurut aku, sedikit tidak sesuai menurut aku. Walau beda tetep damai ya kita kak. 😁

    ReplyDelete
  3. Tapi kalau ada perempuan mengatakan "lecehkan la aku baaang",mungkin laki-laki malah gak mau melecehkannya ya....hehe.

    ReplyDelete
  4. Pembahadan ini sunggih berat. Tapi saya setuju dengan dek icha...

    Piiisssss

    ReplyDelete
  5. Negara yang berflower ini lebih didominasi oleh pejuang-pejuang HAM yang disalahtempatkan yang mengusung bendera 6 warna, heran deh. Zina boleh asal tidak ketauan. Begitulah kasarnya. Solusinya sulit karena ya tu tadi tidak mengacu pada agama. Satu lagi yang tidak bisa dielakkan dinegara ini, UANG yang mengatur segalanya dari berbagai aspek.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yah begitulah dilema negara berflower. Saya hanya menyampaikan opini atas dasar pandangan cerita teman yang juga perwmpuan, dari kasus perempuan sendiri (ada juga pria). Dan benar, uang juga yang membebaskan para pelaku. Tapi kita tetap peace ya coz kita Indonesia. Eaaa 😆

      Delete
  6. Terimakasih tulisannya, ini bisa jadi sumber informasi saya utk saya pelajari lebih dalam lagi. Terus terang isu ini menarik perhatian saya buat saya pelajari asal muasalnya, dan bagaimana sebaiknya menyikapinya

    ReplyDelete
  7. I have no words to say. Akan selalu ada pro dan kontra. Tidak semua hal perumusan UU dilihat dari agama. TAPI yang paling penting menurutku, wajib dilihat dari kondisi sosial, pengaruh sosial, dan siapa yang berhak untuk yang diundangkan itu. Tapi yaaaaa ini Indonesia. Dan untuk ulasan ini, menarik.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Kalo ga mwnarik ya engga di tulis kak 😁. Karena ada pro kontra juga sih makanya menarik ☺

      Delete
  8. Perumusan UU nya segitu rumitnyA yaa, semoga dapat UU yang terbaik yg pada akhirnya melindungi kaum perempuan

    ReplyDelete
    Replies
    1. Amiiin... semoga bisa melindungi dan adil semua kaum

      Delete
  9. emm.. salah satu bahasan pro kontra yang cukup berat. Semoga Allah menganugerahi kita pemimpin rakyat yang bijaksana.

    ReplyDelete
  10. isu yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan, nice share, thanks

    ReplyDelete